REFORMASI INTELIJEN INDONESIA - AN OVERVIEW

reformasi intelijen indonesia - An Overview

reformasi intelijen indonesia - An Overview

Blog Article

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

The Library of Congress is producing its World wide web Archives Collection available for academic and research needs. The Library has attained authorization for the usage of several materials in the gathering, and provides added resources for instructional and investigation needs in accordance with reasonable use beneath Usa copyright legislation. Numerous, Otherwise all, with the Internet sites in the gathering and aspects included in to the Internet websites (e.g., photographs, article content, graphical representations) are shielded by copyright.

Not all written content the Library has archives for is now available in the Library’s Web site. Limits impacting use of the archived written content include things like a just one-calendar year embargo period of time for all information within the archive.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sukarno's balancing act of "Nasakom" (nationalism, faith and communism) had been unravelled. His most significant pillar of assist, the PKI, were proficiently removed by the opposite two pillars—the military and political Islam; and the military was on the best way to unchallenged energy. In March 1968, Suharto was formally elected president.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

DENPASAR – Dalam dunia pengintaian atau penyusupan, dahulu kita mengenal istilah “Telik Sandi”. Istilah ini berasal dari bahasa Indonesia dan dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan, di mana Telik Sandi adalah sebutan untuk mata-mata kerajaan yang bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lain.

Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan deadly dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan mendapatkan informasi lebih lanjut pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.

Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “

Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi aksi terorisme, bukan menunggu sampai aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.

period. And not using a democratic technique of checks and balances as well as development of the oligarchic authorities supported by army forces and businessmen, cronies of the rulers, President Soeharto made use of intelligence to market not simply the passions of point out safety but additionally his have and his household’s political and economic passions.

Termasuk di dalamnya penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Report this page